Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

�Menuju Rekonsiliasi Antara Masyarakat Adat dan Negara�� Teges Malamoi, 17 Maret 2015 Masyarakat Adat Bangkit Bersatu, Berdaulat! Masyarakat Adat Bangkit Bersatu, Mandiri! Masyarakat Adat Bangkit Bersatu, Bermartabat! Lauk Wobok, Selamat Pagi Salam Nusantara Sebelumnya, ijinkan saya men

Kader-kader masyarakat adat diharapkan bisa menempati posisi-posisi di legislatif untuk mendorong perubahan dan mengawal agenda-agenda kepentingan masyarakat adat menjadi agenda pemerintah dan badan legislasi daerah. Karena itu masyarakat-masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN (Aliansi Masyarakat

Sekjen AMAN; Membuka Sarasehan Advokasi �Mendorong Pelaksanaan Komitmen Pemerintah Dalam Upaya Percepatan Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat� Abdon Nababan Sebagai Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyampaikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Adat

Samarinda 23/2/ 2015 - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Jaringan Tambang (JATAM) Kalimantan Timur menyatakan sikap mengecam kriminalisasi Ritual Belian Adat Paser yang dilakukan oleh Perusahaan Tambang Batubara, Kideco Jaya Agung, Kepolisian dan kejaksaan Kabupaten Paser. Sikap ini di

Buleleng 2/2/2015 - Pengurus Wilayah Aliansi MasyarakatAdat Nusantara (PW AMAN) Bali menyelenggarakan Musyawarah Wilayah II yang bertempat di Desa Les, KecamatanTejakula Kabupaten Buleleng Propinsi Bali. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, yakni 31 Januari-1 Pebruari 2015. Kegiatan yang dia

AMAN, 3 Februari 2015. Sekitar 65% wilayah Indonesia adalah kawasan hutan. Dari luas tersebut, banyak lahan yang sudah diduduki dan dikuasai oleh masyarakat namun tidak bisa disertifikatkan. Bertolak dari Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia ol

AMAN, 3 Februari 2015. Mungkin masyarakat tidak banyak yang tahu bahwa pada 2013 lalu, sudah ada Surat Keputusan (SK) Bupati Lebak tentang Pengakuan Masyarakat Adat. Selengkapnya SK Bupati Lebak dapat diunduh atau didownload di�SK Bupati Lebak tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat

AMAN, 30 Januari 2015. Fraksi PDIP dan Partai Golkar berencana akan mengajukan kembali RUU PPHMHA menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 � 2019. �Dari Fraksi PDIP sendiri akan memastikan kembali RUU masayarakat adat (Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat/PPHMA) dan akan