Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Palembang, 21/1/2015 - Setelah hampir tiga bulan menunggu proses banding yang diajukan ke enam terdakwa masyarakat adat tungkal ulu (Sutisna Bin Kadis, Dedi Suryanto Bin Tugimin, Ahmad Burhanudin Bin Anwar Bin Imam Sutomo, Samingan Bin Jaeni, Muhammad Nur Bin Jakfar dan Zulkipli Bin Dundcik) ke Peng

AMAN, 22 Januari 2014. �Pria itu bernama Rudi Redhani. Ia adalah pendamping usaha ekonomi masyarakat Balai Adat Malaris, Kalimantan Selatan. Di sela-sela lokakarya Wirakoperasi di Bogor ia memaparkan pengalamannya kepada redaksi Gaung AMAN. Di komunitas Balai Adat Malaris ada kelompok usaha eko

Bolaang Mongondow 21-1-2015 � Ada 96 Komunitas Adat di Bolaang Mongondow Raya (Bolmong, Boltim, Bolmut, Bolsel dan Kotamobagu) beserta Sangadi, Lurah dan para tokoh adat, turut serta dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke 4 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bolaang Mongondow (AMANBOM) yang diselengga

AMAN, 22 Januari 2015. Di tengah hiruk pikuk tahun politik di 2014 silam, telah lahir Peraturan Bupati (Perbub)� Malinau tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA). Secercah cahaya dalam perjuangan masyarakat adat nusantara. Berlahan tapi pasti, perjuangan masyarakat adat nusantara

AMAN, 20 Januari 2015. Masyarakat adat Hampang Delapan Talang Mamak rencananya akan menggelar aksi pada 22 Januari ini untuk menyetop aktifitas PT. SAL (Selantau Argo Lestari). Namun, menjelang aksi tersebut masyarakat adat merasa diintimidasi. Seperti diungkap Efri Subayang, Ketua BPH (Badan Pe

AMAN, 20 Januari 2015-UU Perkebunan yang telah di Revisi oleh DPR pasca di JR oleh masyarakat sipil. Apa saja isinya? Secara cepat ada tiga pengelompokan di UU Perkebunan ini : Pengelompokan pertama : Bagian awal isi UU ini yang lebih banyak mengatur terkait dengan tata cara membuat atau mendiri

AMAN, 12 Januari 2015. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sedang memprakarsai BUMMA (Badan Usaha Milik Masyarakat Adat). Terkait dengan itulah AMAN menyelenggarakan pelatihan Wirakoperasi di Bogor, Jawa Barat. �BUMMA harus ada di 2244 komunitas anggota AMAN yang di fasilitasi oleh fasili

Bahwa Ditjen Planologi merupakan sumber utama penyebab maraknya pelanggaran hak-hak masyarakat adat, konflik dan korupsi di sektor kehutanan. Masih adanya Ditjen Planologi di dalam Rancangan Struktur Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sesungguhnya doktrin kolonial D

[caption id="attachment_4766" align="aligncenter" width="300"] Sumber gambar: http://equatorbengkayang.blogspot.com/2012/04/prasasti-hutan-adat-semunying-di-buang.html[/caption] AMAN Kalbar, Masyarakat Adat Semunying Jaya menggugat PT Ledo Lestari. pada 16 Desember 2014 lalu, melalui kuasa hukum Ag