Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

SIARAN PERS BERSAMA MENDESAK POLDA METRO JAYA MENGUMUMKAN HASIL PENYIDIKAN SEMENTARA PERISTIWA PEMBUNUHAN AKTIVIS LINGKUNGAN, JOPI PERANGIN-ANGIN Solidaritas untuk Jopi, sebuah koalisi organisasi lingkungan dan sosial serta individual yang memperjuangkan keadilan bagi Jopi Perangin-angin, mendesak

Percepat Pembahasan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUUPPHMA) Untuk Segera Disahkan Jakarta 20/5/ 2015 � Audiensi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Badan Legislasi DPR berlangsung di Ruang Rapat Badan Legislasi Gedung Nusantara (20/5/2015 jam 11:00). Dalam acara audiensi ini turut

[dm]80[/dm] [dm]81[/dm] [dm]82[/dm] [dm]87[/dm] [dm]88[/dm] [dm]89[/dm]

No NAMA LEMBAGA/WILAYAH 1 Nitro Abditya Kalimantan Tengah 2 Fadly Sulawesi selatan 3 Dariatman Jakarta 4 Fahmi Arisandi Bengkulu 5 Abd.Azis Tana Luwu 6 Fitriansyah Bengkulu 7 Agustinus Gusty Teluwun Kab.Aru, Maluku 8 Nursari Sulawesi selatan 9 Tommy Indriadi Sumatera selatan 1

SIARAN PERS NOMOR: 15/A/AMAN-SS/V/2015 BAHTIAR SABANG KORBAN KRIMINALISASI, KORBAN UUP3H. Perampasan tanah kelola rakyat terus-menerus terjadi, baik dengan alasan konsesi maupun dengan alasan lainnya termasuk kawasan hutan atau tanah milik negara. Rezim baru Jokowi-JK yang oleh banyak pihak digadan

Focus Group Discussion Putusan MK 35 Tahun 2012 [caption id="attachment_5148" align="alignleft" width="300"] Sekjen AMAN Abdon Nababan - Willianto P Siagian dari Kemendagri[/caption] Jakarta 24/4/2015 � Deputi II Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (F

Pembentukan Perwakilan Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM) di Wilayah Sumatera Utara [caption id="attachment_5132" align="alignleft" width="300"] Pembentukan KPAM Sumatera Utara[/caption] Hamparan Perak 19/4/2015 - Pada hari Sabtu (18 April 2015) telah dilakukan pertemuan pembentukan KPAM Wilaya

Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan HAM Bagi Pengacara Masyarakat Adat Bali, 21-30 Mei 2015 A. LATAR BELAKANG Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya. Jaminan pengakuan itu diatur secara tegas di dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD