Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

AMAN dan 70 juta Masyarakat Adat di seluruh Indonesia sangat kecewa dan terluka dengan keputusan BALEG DPR RI yang tidak memasukkan RUU Masyarakat Adat dalam daftar Prolegnas Prioritas 2016. Kejadian ini menunjukkan bahwa negara ini, yang diwakili oleh DPR, DPD dan Pemerintah, masih abai dengan aman

[caption id="attachment_6371" align="alignleft" width="300"] Deputi I PB AMAN Mina Susana Setra Menyerahkan Bendera AMAN Pada Ketua BPH AMAN Kalsel Terpilih Hadi Irawan[/caption] Banjarmasin 22/1/2016 � Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Wilayah (Musw

(Catatan Kecil Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kab.Bulukumba No.9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang) oleh: Muhammad Arman Jagai linoa lollong bonena Kammayatoppa langi�ka, rupa tau siagang boronga� Pasang ri Kajang ( Jagalah dunia bes

[dm]76[/dm] [dm]77[/dm] [dm]78[/dm] [dm]79[/dm]

[dm]108[/dm] [dm]107[/dm] [dm]105[/dm] [dm]101[/dm] [dm]100[/dm] [dm]99[/dm] [dm]98[/dm] [dm]97[/dm] [dm]96[/dm] [dm]66[/dm] [dm]67[/dm] [dm]72[/dm] [dm]73[/dm] [dm]74[/dm] [dm]75[/dm] [dm]85[/dm] [dm]86[/dm]

[dm]106[/dm] [dm]103[/dm] [dm]94[/dm] [dm]93[/dm] [dm]92[/dm] [dm]91[/dm] [dm]90[/dm]

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan tindak pidana kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU Kehutanan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan, sepanjang melakukan penebangan pohon, memanen, memungut hasil hutan dan be

Bogor, 02 Desember 2015. Beberapa pihak selalu menuding� El Nino dan masyarakat (adat) sebagai faktor penyebab pembakaran hutan dan lahan selama ini. Padahal salah urus sistem pemanfaatan sumber daya hutan selama 45 tahun terakhir, yang seharusnya ditinjau kembali dan diperbaiki.� Bila tidak dil

Permen LHK tentang Hutan Hak