Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Kegiatan Musyawarah Komunitas Adat To Pamona yang dilaksanakan di gedung� pertemuan Festival Danau Poso dilaksanakan pada tanggal 22-23 November 2012, yang dihadiri 116 orang peserta dari Lembaga adat, Tokoh agama, Pemerintah, Taruna adat dan Tokoh perempuan adat To Pamona. Dari perwakilan Pemeri

� MASYARAKAT ADAT MEMBUTUHKAN UNDANG � UNDANG � Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara melaksanakan dialog Rancangan Undang - Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak � Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 2012 . Kegiatan�

Menuju Pembangunan yang berkelanjutan dan Berkeadilan Kami, masyarakat Indonesia yang memperoleh kehidupan dan manfaat dari asset alam yang berada dan terkandung di dalam bumi, dengan ini menyadari : Bahwa penata kelolaan asset alam selama ini perlu diperbaiki secara signifikan dan bahwa perbaikan

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bolaang Mongondow atau yg sering disebut dengan AMABOM, hari ini menyelenggarakan Seminar Masyarakat� Adat. Seminar ini dilaksanakan oleh Pengurus Daerah AMAN Bolaang Mongondow bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur. Seminar ini dihadiri oleh

[caption id="" align="alignleft" width="294"] Konsultasi Nasional RUU PPHMA[/caption] Surabaya 23/ 24 November 2012 Konsultasi Nasional menyoal rancangan,�Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat,� yang difasilitasi oleh Deputi II, Direktorat Advokasi, PB Aliansi Masyara

Konferensi Pers Beberapa pernyataan sikap yang disampaikan oleh AMAN dengan Jaringan LSM siang tadi di Rumah AMAN Malut, untuk mendukung perjuangan suku Pagu, antara lain: Mendukung perjuangan masyarakat adat pagu yang memperjuangkan pengembalian tanah, sumberdaya dan wilayah adatnya. Mendesak kep

Sejak tanggal 23 november 2012 masayrakat adat pagu melakukan aksi pendudukan wilayah konsesi PT NHM di Malifut Kabupaten Halmahera Utara propinsi Maluku utara. Aksi kemudian dilanjutkan pada Hari ini tanggal 24 November 2012 dengan jumlah massa yang terus bertambah. Massa aksi masyarakat adat pagu

Isu terkait masyarakat adat adalah isu yang dekat dengan hati saya. Isu ini juga menjadi prioritas dalam peran saya sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang mengawal pencapaian 14 Prioritas Nasional Pemerintah Indonesia, dan sebagai Ketua Satuan

"Pemerintah justru tampak khawatir terhadap posisi masyarakat adat. UU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat akan memperjelas posisi masyarakat adat. Juga mencegah konflik dengan pemerintah dan investor." VHRmedia, Jakarta - Pemerintah dinilai memiliki kekhawatiran terhadap posisi masyarakat a