Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kamis (16/5). Walau tidak seluruh permohonannya dikabulkan, AMAN menyambut gembira keputusan yang d

SUARAAGRARIA.com, Jakarta: Besok (16/5) Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan putusan mengenai judicial review UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Akankah Putusan MK berpihak kepada masyarakat adat? Seperti diketahui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengajukan judicial review

Ternate, 6 Mei 2013. Banyaknya izin tambang yang dikeluarkan pemerintah Maluku Utara mendapat sorotan keras dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara. Dalam Rilis yang dikirim, AMAN meminta, pemerintah Malut untuk tidak seenaknya memberikan izin tambang di atas wilayah masyarakat a

Open publication - Free publishing - More gaung aman

Jakarta, 7 Mei 2012 Nomor : 411/SEKJEN/PB AMAN/V/2013 Perihal : Surat keberatan atas artikel tentang Suku Polahi di Gorontalo Kepada Yth. PT. Kompas Cyber Media Gedung Kompas Gramedia, Unit II Lt. 5 Jl. Palmerah Selatan No. 22 - 28 Telp. 62-21 5350377/5350388 Fax. 62-21 5360678 Email : redaksikcm@

Jakarta, 7 Mei 2013 Nomor: 412/SEKJEN/PB AMAN/V/2013 Perihal: Laporan keberatan atas artikel tentang Suku Polahi di Gorontalo yang dimuat oleh Kompas.com Kepada Yth. Bpk. Bagir Manan, Ketua Dewan Pers Cq. Bpk. Yosef Adi Prasetyo, Ketua Divisi Pengaduan Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8 Jl. Kebon Siri

PONTIANAK. Sebagai upaya untuk mempertegas identitas komunitas Masyarakat Adat (MA) yakni menunjukkan identitas serta menumbuhkan kesadaran tentang wilayah dan potensi di dalamnya. Untuk itu harus ada upaya nyata, salah satunya melalui pembuatan peta kawasan adat. Lebih jauh lagi untuk mengetahui tu

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA Jakarta, 2 Mei 2013 �Masrani menerima Surat Keputusan Bupati Kutai Barat mengenai pemberhentian dirinya sebagai Kepala Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Kamis (2/5/2013). SK bertanggal 10 April 2013 tersebut memuat per

[caption id="attachment_1769" align="alignleft" width="280"] Gambar Ilustrasi[/caption] Wajo, 30 April 2013 � PTPN XIV, state-owned plantation enterprise in Wajo regency, Sulawesi Selatan province, has agreed to return 1,934 hectares land to the regency to be managed by indigenous peoples entitle