Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Sumbawa Besar 11 September 2013. Putusan vonis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa pada Datu Pekasa (Edi Kuswanto) selama 1 tahun 6 bulan, menyebabkan Datu Pekasa mengalami beban moral pada masyarakat adat yang sudah lama dipimpinnya,� termasuk pada istri dan anak-anaknya, juga pada para karabat. Dat

Pontianak 12-9-2013. Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD bekerjasama dengan Megisiter Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, menyelenggarakan� Seminar Nasional dengan thema: �Model Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Hotel Orchardz A Yani, Pontianak (9

Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa, Khatibul Umam Wiranu mengatakan, dalam RUU Desa, telah diatur tentang keberadaan desa adat. "Dalam RUU Desa, pengakuan tentang desa adat diatur keberadaanya dan tidak ada kendala," kata Umam di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis. Dalam RU

Bogor, 12 September 2013 Staff SICoLIFe PB AMAN melakukan peningkatan kapasitas bagi staff keuangan di Pengurus Wilayah. Pelatihan peningkatan kapasitas tersebut merupakan kelanjutan dari pelatihan-pelatihan sebelumnya terkait sistem pelaporan keuangan organisasi AMAN menggunakan system accurate. P

[caption id="" align="alignleft" width="289"] PANSUS DPR RI - RUU PPHMA TERBENTUK[/caption] Jakarta 9 September 2013. Pansus DPR RI untuk RUU Pengakuan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat resmi disahkan dengan Ketua PANSUS Hikmatul Alliyah dari F-Partai Demokrat. Susunan Lengkap PANSUS: Ketua :

[caption id="" align="alignleft" width="280"] RAKERNAS Perempuan AMAN[/caption] Rapat Kerja Nasional PEREMPUAN AMAN CICO Resort Bogor, 7 September 2013--Berdasarkan hasil kesepakatan sidang pada hari pertama, maka agenda hari kedua Raker PA adalah pembagian sidang-sidang komisi yang terdiri dari k

[caption id="" align="alignleft" width="280"] RAKERNAS PEREMPUAN AMAN[/caption] Bogor, 6 September 2013 - Persekutuan Perempuan Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN), salah satu organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

Masamba, 5 September 2013 -- Bupati Luwu Utara Drs. H. Arifin Junaidi, MM menyampaikan sambutan Pemerintah Luwu Utara atas putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang uji materi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Sambutan ini disampaikan dalam acara dialog dan sosialisasi yang diprakarsai ol

[caption id="" align="alignleft" width="280"] Pemaparan Hasil Konferensi Global Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat[/caption] Jakarta 5 September 2013. �Peta adalah alat penjajahan yang utama, dari peta ke penamaan satu wilayah, lalu ke hukum, itu prosesnya. Dalam konferensi kemarin di Samosir hal