Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Jakarta, 6 November 2013 No. : 01/ISTIMEWA/SEKJEN/AMAN/XI/2013 Perihal : Posisi Pemerintah Indonesia dalam Draft Resolusi UNGA untuk WCIP 2014 Sifat : Mendesak Kepada Yth : Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia Di Jakarta Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Salam

Dari Seminar Identifikasi dan Kajian Konflik Pengelolaan SDA di� Maluku Utara oleh Unkhair dan Bappeda Malut Oleh: Munadi Kilkoda Ketua BPH AMAN Malut Catatan ini dibuat sebagai bahan refleksi terhadap konflik Sumber Daya Alam (SDA) di Maluku Utara yang diperoleh dari seminar sehari� Universita

Pekanbaru, 6 November 2013 -- Surat Edaran Menteri Kehutanan No SE.1/Menhut-II/2013 memicu ketegangan antara Masyarakat Adat Batin Pambubung, Indragiri Hulu (Inhu) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Pihak TNBT mengklaim berhak atas wilayah adat Batin Pambubung berdasarkan surat edaran terse

Dodaga, 28 Oktober 2013 -- Hutan bagi masyarakat adat adalah kehidupan itu sendiri, oleh karenanya sejak ratusan tahun lalu praktek pengelolaan hutan dengan tata cara kearifan lokal sudah dilakukan oleh leluhur masyarakat adat. Bagi mereka, hutan harus diwariskan demi keberlangsungan hidup anak-cu

[caption id="" align="alignleft" width="288"] Sosialisasi Putusan MK-Wolomari Boafeo[/caption] Ende 30 Oktober 2013. Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah Nusa Bunga melaksanakan sosialisasi keputusan Mahkamah Konstitusi di Komunitas Wolomari Boafeo. Sosialisasi ini diselenggarakan ber

[caption id="" align="alignleft" width="279"] Ketua BPH AMAN Tana Luwu lantik Ketua BPH-PD AMAN-Rongkong[/caption] Rongkong merupakan wilayah Masyarakat Adat yang berada di dataran tinggi Kab. Luwu Utara (Tana Luwu), di sini ada delapan tondok Pangngadaran (Kampung Adat) anggota Aliansi Masyarakat

The Congress on Indonesian Cultural Strategy, held recently from Oct. 8 to 11 in Yogyakarta, though laudable in its effort to seek appropriate cultural strategies to counter a globalist discourse, missed a fundamental issue: the looming threat of Indonesia�s disappearing local languages. It has b

�wilayah rampi adalah hidup kami, jika wilayah rampi ingin dirampas oleh pemerintah dan perusahaan tambang maka rampaslah bersama nyawah kami sekaligus� (tokoh adat rampi) Pada dasarnya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (baca: gubernur dan Bupati/Walikota) memang diberi kewenangan untuk

Buntok, 26 Oktober 2013 - Sekitar 100-an orang perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah dari Kabupaten Lamandau, Sukamara, Pangkalan Bun, KotawaringinTimur, Seruyan, Palangkaraya, Pulang Pisau, Katingan, Gunung Mas, Barito Timur, Barito Utara, Murung Raya dan Barito Sela