Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Dalam rangka peringatan hari perempuan sedunia tanggal 8 Maret, sayap organisasi AMAN, yaitu PEREMPUAN AMAN turun ke jalan bersama 2000 �masyarakat sipil menuntut perhatian pemerintah Indonesia akan pemenuhan hak-hak sipil yang belum memadai. Telah diakui secara luas, masyarakat adat merupakan sa

Festival hutan adat yang digelar di hutan Maranti, desa Jagakarsa merupakan perayaan kemenangan komunitas adat Kasepuhan Karang atas wilayah adat 486 hektar di provinsi Banten, Jawa Barat. Festival ini merupakan festival hutan adat pertama yang dikelola dikawasan ekowisata. Perwakilan Kasepuhan

Masyarakat adat memiliki kekuatan kolektif dalam politik.�Kemenangan pemilu berdasar suara terbanyak sesuai dengan kedaulatan masyarakat adat. Partisipasi pemilu tak hanya sebatas memilih dan dipilih. Demokrasi merupakan siklus transisi ruang kekuasaan yang harus dioptimalkan partisipasinya. El

Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) V tahun 2017 Di Tanjung Gusta, Sumatera Utara, telah memberi mandat kepada organisasi AMAN peningkatan kapasitas di bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk itu, Deputi IV menggelar pertemuan untuk membahas konsep pendidikan adat, 25 sekolah adat diseluruh nus

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), yang akan ditetapkan pada bulan Februari, berpotensi mengancam hak-hak masyarakat adat. Terdapat lima pasal bermasalah yang akan mengkriminalisasikan masyarakat hukum adat. Pengaturan Pasal 484 dan 488 yang mengatur soal perkawinan akan mempidanak

Penolakan keras masyarakat adat Seko Tengah terhadap rencana pendirian PLTA terus berlangsung di Desa Tanamakaleang, Hoyane dan Embonnatana. Warga di tiga desa menolak tanah tempat tinggal dan lahan sawah akan ditenggelamkan menjadi bendungan. Perlawanan warga Seko Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Sula

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan judicial review yang dimohonkan oleh AMAN yaitu mengenai hak konstitusional Masyarakat adat atas hutan di wilayah adatnya. Putusan ini dikenal dengan Putusan MK.35/PUU- IX/2012. Putusan MK tersebut mengakui masyarakat adat sebagai penyandang hak da

Masyarakat adat Kampung Bangun Rejo, Deli Serdang, Sumatra Utara akan terus berupaya mempertahankan hak atas tanah adat/ulayat dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II. Bahkan masyarakat adat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) sebisa mungkin mencegah terjadinya ben

WALHI Sumatera Utara bersama AMAN Tano Batak dan Hutan Rakyat Institute (HaRI) menyatakan bahwa perlu adanya desakan terhadap PT. TPL untuk mengenclave wilayah adat yang masuk kedalam konsesi PT. TPL. PT. TPL yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang produksi pulp